Audit Tata Ruang di Kawasan Hulu dan Hilir JABODETABEKJUR

03 March 2020

Bagikan ke:

Banjir merupakan kata lazim yang muncul dalam musim penghujan di Kota. Seringnya kita mendengar kata tersebut membuat “banjir” seakan menjadi “tamu” atau sebuah “kebiasaan” bagi masyarakat kota, terutama di wilayah Jabodetabekjur yang cukup memberikan kesan mendalam bagi warganya.

Pengalaman selama 74 tahun merdeka seharusnya membuat kita, terutama yang hidup di kota lebih siap dalam perencanaan dan mitigasi menghadapi banjir. Alih-alih paham akan apa yang dialaminya, perencanaan ruang di Jabodetabekjur ternyata masih kurang memperhatikan aspek lingkungan seperti, pemenuhan tempat penyerapan air (RTH), dan perlindungan area sungai (sempadan).

 

Fakta ini mengemuka saat Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah (Ditjen PPRPT) pada Jumat, 28 Februari 2020 mengadakan rapat bersama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), Badan Informasi Geospasial (BIG), Kementerian PUPR, dan Akademisi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) mengusung tema “Audit Tata Ruang di Kawasan Hulu dan Hilir Jabodetabekjur.”

 

Dalam rapat tersebut Direktur Jenderal PPRPT, Dr. Ir. Budi Situmorang, MURP, menyatakan bahwa banjir di Jabodetabekjur semakin meluas di tiap tahunnya, yang merupakan akibat dari padatnya pembangunan, dan besarnya aktivitas masyarakat, serta kurangnya perencanaan pembangunan (RTRW) termasuk di Ibukota DKI Jakarta yang tidak mengindahkan lingkungan dan kebencanaan sebagai faktor dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang.

 

Selain dari perencanaan yang kurang baik, ternyata pemanfaatan dan pelaksanaan pembangunan juga tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, seperti pembangunan underpass yang menghalangi jalur air, ataupun drainase yang tertutup oleh aktivitas pembangunan kota itu sendiri.

 

Pembangunan gedung yang tidak mengindahkan peraturan dan pengendalian juga memberi beban pada stuktur tanah. Kegiatan tersebut juga menyebabkan penurunan muka tanah (Land Subsidence) sebesar 5 – 1.000 CM pertahunnya, bergantung pada banyaknya aktivitas di kota tersebut.

 

Penyebab berulang banjir bukanlah suatu hal yang patut untuk dipermasalahkan siapa yang mengawali permasalahannya, namun lebih kepada bagaimana kita sebagai Kementerian dan Lembaga bersinergi bersama menyelesaikan permasalahan banjir agar tidak menjadi “tamu” atau sebuah “kebiasaan” di musim penghujan selanjutnya.

Hak Cipta © 2018 Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan dan Penguasaan Tanah