Penegakan Hukum Bidang Penatan Ruang di Kota Tangerang

26 November 2018

Bagikan ke:

Terselesaikannya hampir seluruh Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi/kabupaten/kota seluruh Indonesia menandakan dimulainya era pengendalian dan penertiban pemanfaatan ruang yang taat hukum. Hukum harus ditegakan dan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus diberikan sanksi, jadi sudah bukan saatnya lagi bermain-main dengan pemanfaatan ruang.

“Pemasangan plang papan peringatan di beberapa lokasi di Kota Tangerang merupakan bentuk dari penerapan sanksi administratif berupa peringatan tertulis terhadap lokasi-lokasi yang terindikasi ada pelanggaran pemanfaatan ruang,”ujar Budi Situmorang, Direktur Jenderal (Dirjen) Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada acara Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang di Tangerang Live Room, Pusat Pemerintahan Kota Tangerang (8/10). 

Budi menambahkan bahwa penerapan sanksi administratif ini merupakan langkah awal sebelum masuk ke dalam sanksi pidana, apabila sanksi administratif tidak efektif. Penerapan sanksi pidana ini harus didukung dengan adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang (PR) Saat ini jumlah PPNS Banten ada 6 orang, namun Kota Tangerang belum memiliki PPNS PR. PPNS PR sangat diperlukan untuk membantu pimpinan daerahnya dalam mengendalikan pembangunan sesuai RTRW yang berlaku.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota Tangerang, Sachrudin mengatakan bahwa Pemerintah Kota Tangerang sangat mengapresiasi kegiatan ini. Sachrudin berharap pemasangan plang diperbanyak dan dilakukan di beberapa titik di Situ-Situ tersebut agar masyarakat mengetahui bahwa kawasan tersebut tidak boleh dibangun. Situ-Situ di Kota Tangerang merupakan aset negara yang wajib dijaga kelestariannya untuk kepentingan masyarakat. 

Kementerian ATR/BPN menyerahkan secara simbolis plang papan peringatan untuk permukiman di sepanjang sempadan Sungai Cisadane kepada Pemerintah Kota Tangerang. Selanjutnya dilakukan pemasangan plang papan peringatan di sempadan Sungai Cisadane secara bersama-sama. Pemasangan dilakukan di 6 (enam) titik di Kota Tangerang, antara lain di sempadan Sungai Cisadane, sempadan Situ Cipondoh dan sempadan Situ Bulakan. Plang papan tersebut berisi peringatan untuk tidak memanfaatkan ruang di kawasan sekitar sempadan. Pada tahun 2017, Kementerian ATR/BPN sudah melakukan kegiatan serupa di Provinsi Banten, tepatnya Kota Tangerang Selatan dengan pemasangan plang papan peringatan di 8 (delapan) titik.

Acara ini merupakan rangkaian dari kegiatan Fasilitasi Penertiban Pemanfaatan Ruang yang merupakan kerjasama antara Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah dengan Pemerintah Kota Tangerang. Turut menghadiri acara ini adalah Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang, perwakilan dari Bareskrim Polri, Sekda Kota Tangerang, perwakilan OPD dari Pemda Kota Tangerang dan Provinsi Banten, perwakilan Kementerian LHK, perwakilan Kementerian PUPR, serta perwakilan masyarakat. (AND/NA)

Hak Cipta © 2018 Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan dan Penguasaan Tanah